Partai Politik Baru di Tengah Arus Neo-Institusionalisme Partai

​Sumber gambar: https://pinterpolitik.com/mungkinkah-parpol-baru-menang/

Setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian dan mengembangkan karakter atau watak yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. (Alexis de Tocqueville)

Di zaman yang serba canggih ini siapa yang tidak mengenal Tsamara Amany? Atau masih adakah manusia di bumi pertiwi yang belum pernah mendengarkan Mars Perindo? Keterlaluan bagi mereka-mereka yang sudah memiliki jaringan televisi atau koneksi internet tapi belum juga mengetahuinya. Seperti diketahui, dengan dikeluarkannya hasil verifikasi faktual melalui PKPU No. 11 Tahun 2017, Pemilihan Umum kita nanti juga akan diramaikan oleh empat kontestan baru yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Keempat partai ini melengkapi jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 menjadi 19 parpol (15 parpol nasional dan 4 parpol lokal).

Sejauh ini keempat partai politik baru tersebut terbilang cukup mampu untuk mencuri perhatian di tengah ‘jengah’ nya publik terhadap partai politik lama yang “itu-itu saja” dan “gitu-gitu saja” perkembangan dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Dengan berbagai macam metode nya masing-masing serta idealisme dan pendekatan yang dilakukan, keempat partai politik ini berupaya untuk menciptakan alternatif bagi masyarakat atas keterbatasan pilihan yang dimiliki. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah: mampukah keempat partai ini bukan hanya bersaing dengan partai politik yang telah ada sebelumnya, namun juga mengubah peta perpolitikan di Indonesia dan tetap bertahan pada idealisme mereka saat ini di masa yang akan datang?

Untuk dapat menjawabnya, pertama-tama perlu dipahami beberapa hal sebagai berikut:

Setidaknya terdapat tiga pendekatan dalam memahami proses perubahan politik yang terjadi selama ini: Institusionalis, Kultural, dan Neo-Institusionalis. Para ilmuwan politik yang menggunakan pendekatan Institusionalis seperti Samuel Huntington berasumsi bahwa sebuah perubahan politik yang ideal adalah berupa penguatan kapasitas institusi dan aturan main secara sistemik, contohnya: demokratisasi akan berjalan secara optimal apabila terjadi perbaikan-perbaikan dalam sistem kepartaian dan revitalisasi peran partai politik sebagai kelompok kepentingan. Berbeda dengan para ilmuwan yang menggunakan pendekatan kultural seperti Ronald Ingelhart yang berasumsi bahwa perubahan politik yang ideal justru dibentuk melalui determinasi kultur terhadap perkembangan sistem demokrasi itu sendiri dan bukan sebaliknya seperti yang dipahami para institusionalis.

Terakhir, yang mungkin baru satu atau dua dekade ini berkembang, pendekatan neo-institusionalis, yakni pandangan yang muncul beriringan dengan berkembangnya teori pilihan rasional. Para ilmuwan yang menggunakan pendekatan ini seperti Elinor Ostrom berasumsi bahwa institusi dan aturan main hanya dipandang sebagai instrumen bagi para aktor politik untuk dapat merealisasikan kepentingan personalnya. Secara inplisit penganut teori ini memandang kultur, norma, bahkan ideologi sekalipun dapat digunakan secara fleksibel oleh para aktor politik sesuai dengan kebutuhan demi mencapai tujuannya. Dan melalui hal tersebut, dapat diketahui bahwa pada umumnya (bahkan mungkin seluruh) tindak-tanduk partai politik di Indonesia zaman now tercermin melalui pendekatan yang terakhir ini.

Alergi

Jangan salahkan masyarakat apabila suatu hari nanti peran partai politik akan semakin tidak dapat dirasakan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Respon seperti alergi terhadap tindak-tanduk partai politik dapat dikatakan sebagai fase paling akut dari munculnya sinisme terhadap partai politik itu sendiri. Awalnya, sinisme ini dapat dilihat dari maraknya muncul calon perseorangan atau independen dalam pemilihan kepala daerah. Dalam fenomena ini terlihat bagaimana sinisme terhadap partai politik berbuah saluran atau bentuk partisipasi alternatif yang berupaya untuk melawan saluran arus utama yang telah ada sebelumnya.

Syukur-syukur kalau sinisme tersebut berbuah positif seperti tadi, kalau sinisme terhadap partai yang berkembang justru melahirkan manifestasi publik dalam bentuk non-partisipatif seperti menghindar dengan sengaja dari proses politik begimana?! Berabe cuy. Jangan dulu ngimpi bakal tercipta mekanisme check and balances, yang bakal terjadi adalah: proses politik akan semakin elitis, setiap keputusan yang diambil bukan lagi menghadirkan kepentingan publik melainkan justru melahirkan hegemoni kekuasaan yang sifatnya kolektif-otoritarian! Ngeri.

Persis seperti apa yang dikemukakan oleh Robert Michels (1915), bahwa mesin politik partai akan senantiasa menempatkan elit partai sebagai determinator dari setiap proses politik yang terjadi di tubuh partai. Semakin besar birokrasi dan organisasi suatu organ politik, maka akan semakin besar pula kemungkinan terciptanya oligarki kekuasaan. Oleh karenanya, ketika mayoritas masyarakat lebih memilih untuk mengalienasi partai politik karena tindak-tanduknya yang buruk berarti kita juga telah ikut andil dalam proses pembusukan politik dalam demokrasi.

Tak perlu jauh-jauh mengambil contoh, sinisme terhadap eksistensi partai politik bahkan tergambar dengan jelas ketika salah satu teman saya bertanya dalam sebuah seminar yang salah satu pembicara nya adalah Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, “Ketika popularitas calon berada diatas segalanya, maka apa gunanya partai politik?” begitu kira-kira pertanyaannya.

Maka dari itu, tidak salah sepertinya ketika banyak orang saat ini yang semakin meragukan peran dan eksistensi partai politik dan bahkan yang lebih radikal berani mengatakan bahwa “demokrasi hanyalah mitos!” atau “demokrasi itu klenik”. Bukan tanpa alasan, ilmuwan-ilmuwan macam Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto yang merupakan penganut teori elit pun mengatakan bahwa kekuasaan politik pada ujungnya hanyalah milik dan berada dalam genggaman segelintir elit politik semata. Asumsi yang seolah terkonfirmasi dengan adanya fenomena Revolusi Rusia dimana revolusi yang digerakkan oleh kaum sosialis ini bukannya menciptakan sistem pemerintahan bagi para kelas pekerja melainkan hanya sebagai bentuk pergantian dari satu kelompok penguasa ke kelompok penguasa lainnya (Lipset: 1961).

Menjadi penting untuk diperhatikan bagaimana jargon-jargon idealisme keempat partai politik baru ini menggambarkan kejenuhan masyarakat terhadap tren pragmatisme partai politik yang telah ada sebelumnya. Partai Perindo dengan visi mewujudkan Indonesia sejahtera yang mengandalkan pengembangan usaha kecil dan menengahnya disokong dengan publikasi (bukan kampanye) penuh khas pemilik media multinasional, Hary Tanoesoedibjo. Partai Berkarya dengan kisah-kisah nostalgia kejayaan developmentalism ala Orde Baru milik Hutomo Mandala Putra a.k.a Tommy Soeharto. Lalu ada Partai Solidaritas Indonesia yang membawa semangat anti-korupsi dan anti-intoleransi khas anak muda yang digawangi oleh mantan presenter kondang sist Grace Natalie dan si geulis Tsamara Amany Alatas. Dan terakhir, Partai Garuda… hempt, ada yang memiliki informasi tentang ciri khas partai ini? Hehehe.

Ya, terlepas dari apapun pembaruan dan idealisme yang ditawarkan oleh keempat partai baru ini kepada masyarakat, semoga saja mereka tetap istiqamah di jalan tersebut dan tidak mudah terbawa arus neo-institusionalis yang lagi dan lagi hanya akan mendorong terjadinya pembusukan politik dan demokrasi di Indonesia.

Salam,

Dari aku

Yang masih berusaha mengumpulkan niat mengerjakan skripsi

 

Oleh : Muhamad Fachrial Kautsar

 

Referensi

Michels, Robert. 1915. Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchial Tendencies of Modern Democracy reprinted in 1949. Illinois: The Free Press.

Sugiarto, Bima Arya. 2010. Anti Partai. Depok: Gramata Publishing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *