Prospek Demokratisasi Jawa Barat Menuju Kontestasi 2018

sumber: Kantor Berita Politik RPMOL.Co

   Menyongsong tahun baru 2018, rakyat Jawa Barat khususnya tengah mempersiapkan euphoria Demokrasi yang datang setiap 5 tahun sekali. 10 Januari 2018 mendatang merupakan batas akhir pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Sejumlah nama santer dibicarakan dan kemungkinan terdapat tiga pasangan calon yang melenggang di kontestasi 2018. Dari 3 prediksi pasangan calon yang meramaikan kontestasi, baru 2 pasangan calon yang sudah dipastikan bersama yaitu duo DM (Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi) dan Sudrajat-Syaikhu. Pasangan calon duo DM rencananya akan mendeklarasikan diri pada 9 Januari 2018 bertempat di gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB dan dilanjutkan sore harinya dengan mendaftarkan diri pada KPUD Jawa Barat. Terkait dengan siapa yang mengisi posisi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, duo DM ini memberikan pernyataan bahwa akan diumumkan pada 9 Januari nanti. Sedangkan pasangan lain yaitu Sudrajat-Syaikhu akan mendeklarasikan dan mendaftarkan diri tepat pada batas akhir pendaftaran yaitu 10 Januari 2018 sesuai dengan amanat yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Selanjutnya, nama terakhir yang diisukan akan meramaikan kontestasi yaitu Ridwan Kamil hingga sampai saat ini belum memastikan dengan siapa ia membersamai dalam kontestasi 2018.

   Persoalan yang ingin penulis angkat bukanlah bagaimana kans dari ketiga kandidat di atas, apalagi berbicara tentang bagaimana kans dari pasangan yang ada ketika terjadi pemilu putaran kedua, karena sampai kapanpun tidak akan ada pemilu putaran kedua di Jawa Barat mengingat Jawa Barat tidak memiliki kekhususan seperti DKI Jakarta yang dijawantahkan pada Undang-Undang (UU) Kekhususan No. 29 tahun 2007 yang mengatur kekhususan DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akan tetapi, yang penulis ingin telisik adalah bagaimana prospek demokratisasi di Jawa Barat sendiri, mengingat partisipasi masyarakat Jawa Barat pada Pilkada 2013 hanya sebesar 63% dari 32,5 juta pemilih.[1] Dari sini kita bisa melihat persepsi masyarakat Jawa Barat bahwa pemilu tidaklah dipandang sebagai alat untuk mengubah masa depannya. Sedangkan dari KPU sendiri menargetkan 77,5% partisipasi masyarakat Jawa Barat pada Pilgub Jawa Barat. Berbagai upaya pun dilakukan oleh pihak penyelenggara seperti sosialisasi teknis, sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, hingga memberikan hari libur pada tanggal pelaksanaan Pilgub Jabar 2018.

   Namun, menurut penulis upaya tersebut hanyalah sebatas menggenjot tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Persoalan dari demokratisasi sendiri yaitu seyogyanya demokratisasi berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu, lebih dari itu demokrasi berbicara tentang bagaimana upaya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Beradab di sini yang dimaksud yaitu bagaimana demokrasi menghargai setiap suara yang dikeluarkan oleh setiap insan, sehingga demokrasi membiaskan segala perbedaan yang ada.  Demokrasi juga memungkinkan segala perbedaan yang ada pada manusia melebur menjadi satu demi menciptakan kemaslahatan yang output-nya selain kebaikan bersama juga terciptanya sinergisasi antar golongan. Namun, hal yang menyedihkan, terutama di Jawa Barat sendiri adalah kasus intoleransi Jawa Barat yang menempatkannya di posisi pertama deretan daerah dengan kasus intoleransi terbanyak.[2] Permasalahan intoleransi di Jawa Barat yang mengkhawatirkan membuat sebagian orang terutama kalangan minoritas cenderung skeptis terhadap politik. Apalagi melihat konstelasi politik ibukota yang pada saat itu membuat gejolak konflik nasional, termasuk Jawa Barat. Padahal politik sendiri diistilahkan oleh Plato dan Aristoteles sebagai en dam onia atau the good life dan dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghadirkan kebaikan bersama.

   Lalu, bagaimana upaya untuk menghadirkan proses demokratisasi itu sendiri? Ada pelbagai pendapat mengenai upaya untuk menggenjot upaya proses demokratisasi ini. Salah satu pendapat yang penulis amini hingga saat ini adalah proses demokratisasi dapat diwujudkan dengan adanya pembangunan ekonomi yang berhasil sebagai prasyarat bangsa ini mempercepat proses demokratisasinya walaupun pada akhirnya terdapat pelbagai perdebatan mengenai pendapat ini karena ada berbagai variabel yang mempengaruhi proses demokratisasi itu sendiri. Prof Boediono, dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar Universitas Gadjah Mada, menuturkan bahwa mula-mula masyarakat berpenghasilan rendah berupaya untuk meningkatkan penghasilannya. Dari hari ke hari masyarakat pun memiliki penghasilan yang meningkat dan mulai mencari platform mana yang bisa menjadi wadah untuk meneruskan aspirasinya. Masyarakat pun pada akhirnya membutuhkan demokrasi dan tidak sekedar demokrasi, melainkan kelembagaan yang demokratis untuk menjamin kebebasan individu. Implikasi selanjutnya dari pembangunan ekonomi yang baik yaitu terciptanya masyarakat independen dan berpendidikan sehingga pola pemerintahan oligarki dan otoriter cenderung sulit diwujudkan.[3] Hal ini dikarenakan, pertama, pembangunan ekonomi mengubah kondisi sosial dan struktur ekonomi negara, lebih luas lagi pada kekuasaan dan sumberdaya. Kedua, pembangunan ekonomi mengubah lebih dalam sikap dan nilai menurut cara demokrasi. Berikutnya, masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung lebih mudah menerima nilai-nilai demokrasi, terutama nilai toleransi yang menjadi masalah serius di Jawa Barat. Mereka juga cenderung turut berpartisipasi dan bergabung dalam organisasi politik serta memiliki kapasitas lebih untuk mempengaruhi pemerintah.[4] Pembangunan ekonomi pun dapat menumbuhkan berbagai organisasi yang mengadvokasikan pelbagai bidang sesuai dengan fokusnya. Tumbuhnya organisasi-organisasi yang fokus terhadap advokasi pelbagai bidang dalam hal jumlah, sumberdaya dan pengalaman membuat mereka semakin berani berhadapan dan mengawasi negara serta menciptakan landasan terbentuknya civil society. Jadi, semakin makmur suatu negara, terjadi keseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat

   Melihat Jawa Barat saat ini, ada berbagai persoalan yang sekiranya harus segera diselesaikan secara paripurna oleh kandidat terpilih nanti terutama permasalahan yang menghambat proses demokratisasi di Jawa Barat itu sendiri. Upaya Demokratisasi sendiri perlu tetap digalakkan mengingat ada beberapa alasan mengapa Demokrasi harus tetap tegak di Tanah Padjadjaran. Pertama, Diversitas manusia di Jawa Barat bisa diatasi dengan Demokrasi karena Demokrasi begitu menghargai perbedaan manusia dan sangat mengagungkan persamaan sehingga diharapkan demokrasi dapat menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict).[5] Kedua, demokrasi dapat mewujudkan tata kelola good governance yaitu konsep yang merupakan integrasi tata kelola pembangunan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Adanya integrasi dan konsesus dari ketiga pihak tersebut diharapkan dapat membawa kebijakan yang tidak hanya menguntungkan beberapa pihak saja, tetapi diharapkan semua pihak yang terlibat dapat diuntungkan adanya. Di sini diharapkan proses demokratisasi bisa berjalan seiring dengan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan. Terakhir, Demokrasi dapat membuat kita lepas dari politik otoriter yang kerap kita lihat pada saat rezim Orde Baru. Karena manusia sendiri seyogyanya merupakan mahluk berakal yang mempunyai otonomi untuk menentukan arahnya, bukan hanya sekedar angka yang dipergunakan sebagai alat katalisator pemenuhan ambisi rezim berkedok pembangunan.

 

Referensi:

Boediono. 2009. Dimensi Ekomomi-Politik Pembangunan Indonesia dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Ferry Fadlurrahman. 2017. Waduh! Jawa Barat Adalah Provinsi Dengan Kasus Intoleransi Tertinggi di Indonesia. Diakses di http://jabar.tribunnews.com/2017/08/03/waduh-jawa-barat-adalah-provinsi-dengan-kasus-intoleransi-tertinggi-di-indonesia pada 5 Januari 2018

Gabriel and Verba. 1963. The Civic Culture. Princeton, NJ: Princeton University Press,

Lipset, Seymour Martin. 1981.  Political Man: The Social Bases of Politics. Baltimore Md: John

Mayo, Henry B. 1960. An Introduction to Democratic Theory. New York: Oxford University Hopkins University Press

Solehudin, Mochamad. 2017. Tren Partisipasi Pilgub Sejak 2004 Terus Menurun. Diakses di https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3649419/tren-partisipasi-pilgub-jabar-sejak-2004-terus-menurun pada 5 Januari 2018

 

[1] Solehudin, Mochamad. 2017. Tren Partisipasi Pilgub Sejak 2004 Terus Menurun. Diakses di https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3649419/tren-partisipasi-pilgub-jabar-sejak-2004-terus-menurun pada 5 Januari 2018

[2] Ferry Fadlurrahman. 2017. Waduh! Jawa Barat Adalah Provinsi Dengan Kasus Intoleransi Tertinggi di Indonesia. Diakses di http://jabar.tribunnews.com/2017/08/03/waduh-jawa-barat-adalah-provinsi-dengan-kasus-intoleransi-tertinggi-di-indonesia pada 5 Januari 2018

 

[3] Lipset, Seymour Martin. 1981.  Political Man: The Social Bases of Politics. Baltimore Md: John Hopkins University Press

[4] Gabriel and Verba. 1963. The Civic Culture. Princeton, NJ: Princeton University Press,

[5] Mayo, Henry B. 1960. An Introduction to Democratic Theory. New York: Oxford University

Ditulis oleh: Muhammad Arief Virgy

Editor: Rully Naufal

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *