Jari Tengah untuk Pak Polisi, dari Korban Setan Tanah

Aksi yang dilakukan di depan Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung pada Kamis (23/11/2017). Foto: Astika Andriani

 

Atas komando Chandra yang saat itu berdiri di atas kap mobil komando, massa aksi di depan Polda Jabar siang itu (23/11/17) berpelukan.

“Silakan berpelukan: bahwa kita berdiri di atas penderitaan yang sama! Berdiri di atas penistaan yang sama, berdiri di atas keterinjakan yang sama…” ujar Chandra dengan lantang.

Selama satu menit, di bawah terik matahari, mereka berpelukan: baik warga Kebon Jeruk atau mahasiswa, atau bukan dua-duanya, massa aksi saling peluk dan rangkul bahu dengan orang yang di sampingnya.

“Oke, selesai!” teriak Chandra. “Sekarang menghadap ke pak polisi…”

Massa aksi menghadap kepada polisi-polisi yang berdiri berjejer di depan gerbang Polda Jabar, menatap para polisi dengan kemeja abu-abu dan rompi hijau neon mereka.

Chandra kemudian memberi instruksi lagi. “Sekarang, balikkan badan kalian…”

Massa aksi membalikkan badan secara seragam, memberikan punggung mereka kepada polisi-polisi.

“Lalu, naikkan tangan kiri kalian ke atas,” sahut Chandra kemudian, “dan acungkan jari tengah kalian.”

Massa aksi pun mengikuti. Mereka memberikan jari tengah mereka kepada polisi-polisi di belakang mereka.

***

Hamdiah, salah satu dari beberapa warga Kebon Jeruk yang melakukan orasi pada aksi di depan Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung pada Kamis (23/11/2017). Foto: Astika Andriani

Kejadian tersebut hanya merupakan bagian dari seluruh rangkaian aksi yang dilakukan Aliansi Rakyat Anti Penggusuran di depan Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Aksi tersebut, tentu, tidak datang dari ruang kosong. Marah yang dirasakan massa aksi ada ceritanya.

Berdasarkan putusan hakim pada 31 Mei 2017 lalu, rakyat Kebon Jeruk sudah menang. PT. KAI yang melakukan penggusuran ruang hidup rakyat Kebon Jeruk pada Juli 2016 telah terbukti bersalah. PT. KAI tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan berdasarkan Pasal 1 PP No. 38 tahun 1963, dan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi sebesar 375 juta rupiah.

Walau begitu, rakyat Kebon Jeruk dilaporkan lagi atas dugaan tindak pidana terhadap pasal 167 KUHP (memasuki pekarangan orang lain tanpa izin). Dalam kurun waktu dua minggu, pihak kepolisian dengan cepatnya memanggil empat orang warga Kebon Jeruk sebagai saksi untuk proses penyidikan.

Menurut Koordinator Lapangan aksi, Riko Saputra, perlakuan ini berbeda 180 derajat jika dibandingkan dengan ketika rakyat Kebon Jeruk melaporkan PT. KAI atas pidana perusakan dan intimidasi Polsuska (Polisi Khusus Kereta Api), yang hingga saat ini tidak pernah ditindaklanjuti. “Aksi ini, karenanya, juga merupakan ekspresi kekecewaan kami terhadap lembaga kepolisian yang tidak berpihak kepada rakyat,” Riko melanjutkan. “Polisi berat sebelah.”

Rasa kecewa dan pedih yang dirasakan warga atas tindak kriminalisasi di lahan sendiri ini tertuang di orasi-orasi mereka. Mata Ibu Itoh, salah satu warga Kebon Jeruk, berlinang air mata ketika dipersilakan untuk berorasi. Suaranya pecah dan gemetar, begitu sarat dengan emosi.

“Saya cuma mempertahankan hak saya,” ucap Ibu Itoh, menatap bapak-bapak polisi di depannya. Berdiri di samping mobil komando, menggenggam erat mikrofon di tangan, ia berusaha mengartikulasikan rasa marah campur sedih ke dalam kata-kata. “Keluarga saya tinggal disitu dari nenek moyang saya; dari tahun ‘53 saya sudah duduk disitu, sudah tinggal disitu. Begitu juga dengan anak-anak saya. Masa bapak tega untuk menendang kami dari tanah kami sendiri? Padahal kami disitu hanya mencari sesuap makan.”

Berdasarkan UU Pokok Agraria, tanah seharusnya sudah jadi hak milik warga. Namun intimidasi terus menerus datang. Hal ini disampaikan oleh Amin, warga Kebon Jeruk lainnya ketika ia diberi kesempatan berorasi.

“Kepada bapak-bapak, mohon untuk mendengarkan dan menghentikan kriminalisasi terhadap warga Kebon Jeruk,” ujar Pak Amin. “Kami disini sudah diintimidasi terus menerus…”

***

Selama berjam-jam, massa aksi menuntut pihak kepolisian untuk menemui mereka di luar. Orasi setelah orasi untuk Polda Jabar telah disampaikan. Korsa, band beraliran punk dari Bandung juga telah memaki dan memarahi polisi lewat dua lagu mereka: “Polda Jabar Sumber Bencana” dan “Polisi Itu Tukang Boong.” Namun, pihak kepolisian tetap tidak keluar untuk menemui mereka.

Karena tuntutannya tidak dipenuhi, massa aksi akhirnya memutuskan untuk memblokade jalan. Bergandengan tangan dengan erat, mereka membentuk barikade dan berdiri di tengah-tengah Jalan Soekarno-Hatta, menghalangi kendaraan untuk lewat.

Kendaraan yang akan lewat, karenanya, terpaksa berbelok memutar jalan. Aksi blokade ini sempat menimbulkan kemacetan. Tidak lama, pengendara motor dan mobil yang dihadang segera menghujani massa aksi dengan klakson-klakson mereka. Seorang pengendara motor berteriak marah ingin lewat. Pengendara motor yang lain sempat berdebat panas dengan peserta aksi di depannya.

Sementara itu, di atas mobil komando, Riko terus menyemangati massa aksi. “Jangan pernah menyesal memblokir jalan! Karena penderitaan rakyat Kebon Jeruk tak sebanding dengan kemacetan yang ada…” Riko berteriak.

Di saat yang bersamaan, massa aksi di lapangan terus menuntut pihak kepolisian untuk menemui mereka. “Keluar dong Polda Jabar! Keluar dulu Polda Jabarnya!” mereka bersorak.

Dengan suara yang diamplifikasi mikrofon, Riko berjanji bahwa mereka tidak akan menyerah. “Jika pihak Polda Jabar tidak menghentikan proses penyidikan, kami akan melakukan memobilisasi massa yang lebih besar! Kami akan melakukan penekanan lebih dari ini…”

Desakan ini akhirnya membuahkan hasil. Sekitar jam 12, pihak kepolisian akhirnya berjanji untuk melakukan penyelidikan terkait pelaporan PT. KAI di kantor RW Kebon Jeruk.

Munawar, salah satu peserta aksi yang ikut berdialog bersama pihak kepolisian, menaiki kap mobil komando. Ia ambil mikrofon di tangannya. Lalu, ia mengumumkan berita ini kepada massa aksi.

Massa aksi pun bersorak bahagia.

***

Penggusuran, sejatinya, menunjukkan bagaimana proses akumulasi selalu membutuhkan ruang. Tanpa ruang, kapital tak mungkin bisa bergerak. “Hal ini sejalan dengan watak kapitalisme, yaitu akumulasi, eksploitasi, dan ekspansi,” tutur Riko seusai aksi.

Di sebuah teras berlantai keramik, Riko duduk sambil menyantap cuanki. Di belakangnya, di dalam ruangan Sekretariat Rumah Diskusi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, peserta aksi lainnya sedang mengobrol dan menghisap rokok. Sebagian peserta aksi lain duduk berjejer bertelanjang dada, beristirahat setelah berjam-jam lelah dan kepanasan mengikuti aksi di bawah terik matahari.

Penggusuran memang menjadi isu darurat di Bandung saat ini, menurut Riko. Kamis, 9 November 2017 lalu, Aliansi Rakyat Anti Penggusuran juga melakukan aksi yang mengangkat tiga kasus penggusuran yang tengah terjadi di Bandung, yakni penggusuran yang dilakukan terhadap warga Kebon Jeruk, Dago Elos dan Tamansari.

“Ini menunjukkan bagaimana kebijakan negara berusaha adaptif dengan kebutuhan kapitalisme,” lanjut Riko. Dan karena hal inilah, warga yang digusur dan tergusur harus mengorganisir diri. “Mereka harus membangun persatuan rakyat dan berjuang untuk mempertahankan haknya.”

Mengenai perjanjian yang dihasilkan pada aksi tadi, Riko mengaku ia merasa senang. “Walaupun itu bukan capaian maksimalnya, tapi setidaknya kita bisa menunjukkan pada publik bahwa hukum formal atau hukum acara bukan segalanya.”

Ketika ditanya tentang harapannya di masa mendatang, Riko berharap rakyat Kebon Jeruk bisa membangun kehidupannya yang baru dengan tenang. “Semoga solidaritas perjuangan rakyat tergusur juga semakin membesar,” ujar Riko. “Tak ada lagi kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang mempertahankann hak hidupnya.”

 

Penulis: Astika Andriani Raharjo Putri
Editor: Rully Naufal

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *