Jadi, siapa sebenarnya yang Anti-Pancasila?

Sumber gambar : http://demokrasinews.com/blog/ini-isi-perppu-ormas-nomor-2-tahun-2017/

Tepat hari ini (28/7), direncanakan akan berlangsung aksi ‘Jihad Konstitusional’ yang dimotori oleh Presidium 212, FPI, serta ormas islam lainnya. Seperti aksi-aksi sebelumnya, rencananya mereka akan melakukan longmarch dari Masjid Istiqlal Jakarta ke Gedung Mahkamah Konstitusi seusai ibadah shalat jumat. Aksi yang diprediksi akan diikuti oleh ribuan peserta ini membawa tuntutan utama yakni menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dan tentunya aksi ini bukan hanya berupa longmarch dan orasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi saja, melainkan juga didukung dengan pelengkapan berkas gugatan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya sudah diajukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersama kuasa hukumnya.

Sebelumnya, Perppu yang sejak awal penerbitannya sudah menuai sikap pro dan kontra dari masyarakat ini telah digugat oleh HTI pada Selasa (18/7) sore waktu setempat. Menurut kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra seperti yang diberitakan oleh laman Kompas (18/7), gugatan ini diajukan untuk menguji beberapa pasal maupun keseluruhan dari ketentuan yang terdapat dalam Perppu dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa terdapat beberapa pasal multitafsir yang bisa saja digunakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap ormas yang berseberangan pendapat dengan pemerintah, khususnya tuduhan terhadap suatu ormas yang dianggap menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Disini saya tidak akan membahas tentang apakah HTI merupakan organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila atau tidak, pantas dicap Anti-Pancasila atau tidak, apalagi berargumen bahwa HTI layak dibubarkan atau tidak oleh pemerintah, karena saya rasa mungkin pembaca sekalian memiliki preferensi masing-masing tentang hal tersebut. Selain itu, sebelum menginjak pada inti pembahasan, disarankan untuk membaca terlebih dahulu kajian dari BEM Kema Unpad yang berjudul “Oligarki Berkuasa : Evaluasi Kebijakan Perppu Ormas” pada link bit.ly/KajianPerppuOrmas tersebut. Boleh saja anda setuju atau tidak setuju pada kesimpulan dan sikap yang diberikan melalui rilis kajian tersebut, namun setidaknya rilis kajian tersebut saya rasa cukup komprehensif dalam merangkum permasalahan dibalik penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tersebut.

KESALAHAN LOGIKA UTILITARIANISME PEMERINTAH DALAM PENERBITAN PERPPU ORMAS

Secara singkat, utilitarianisme berangkat dari pendekatan klasik ala pemikiran John Stuart Mill. Gagasan dasarnya sangat sederhana, yakni ‘yang benar untuk dilakukan adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar (kemanfaatan)’. Dalam kasus ini, pemerintah dan pihak yang pro terhadap Perppu Ormas berasumsi bahwa dengan diterbitkannya Perppu ini akan menghasilkan kemanfaatan yang lebih baik bagi keutuhan bangsa Indonesia dan mampu meredam ormas-ormas radikal. “Kalo nunggu putusan pengadilan dan bla bla bla (pasal UU Ormas yang dihilangkan dalam Perppu) ya keburu mereka mengganti Pancasila menjadi khilafah lah! Mau emang?” kata mereka dengan semangat menggebu-gebu. Atas dasar itulah pemerintah mengkategorikan situasi tersebut sebagai ‘kegentingan’ yang mendesak dan harus segera dilakukan langkah pencegahan.

Sebuah tujuan yang sekilas tampak ‘mulia’ dan mungkin ‘heroik’ di mata beberapa orang, namun dengan sederhana kejadian tersebut dapat dianalogikan seperti: “sebuah golongan yang merasa terancam, lalu menodongkan senjatanya kepada golongan lainnya karena dipicu oleh gugurnya salah satu anggota golongan pertama, padahal golongan lain belum tentu bersalah, namun dengan logika seperti ini, apa yang dilakukan oleh golongan pertama merupakan hal yang dapat dibenarkan untuk dapat menghindari ancaman lainnya”. Karena dengan logika ini pula, selama ‘kebaikan terbesar’ bisa dicapai dengan hanya menggunakan cara tersebut, bahkan segala hak dan klaim individu sekalipun bisa diabaikan. #wew!

Entah disadari atau tidak, pemerintah saat ini memang telah salah dalam menggunakan logika utilitarianisme dalam melihat kasus ormas radikal. Pemerintah seolah ingin mencegah sebuah ancaman (yang tak tahu kapan datangnya bahkan tak tahu akan datang atau tidaknya) dengan menodongkan senjata (Perppu Ormas) kepada siapa-siapa saja yang berani mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Namun sayangnya permasalahan tidak berhenti sampai disitu karena pada dasarnya senjata yang mereka gunakan untuk menodong belum tentu siap untuk dipakai. J.S. Mill sekalipun mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga tahapan untuk dapat menjadi alasan yang kuat bagi penggunaan logika utilitarianisme ini, terutama dalam relasi kekuasaan. Pertama, menghitung bentuk-bentuk permasalahan dan menyelidiki sifat umum diantara mereka. Kedua, menyelidiki munculnya perasaan yang sangat kuat apakah perasaan tersebut dilandaskan pada kemanfaatan atau kepentingan semata. Dan ketiga, mengkaji beberapa kasus kontroversial untuk menunjukkan bahwa terdapat desakan terhadap permasalahan tersebut, dimana hanya kalkulasi kemanfaatan saja yang mampu menjawabnya.

Kita mungkin bisa berdebat semalaman apabila membahas apakah situasi sekarang cukup genting untuk diterbitkannya Perppu Ormas, sama halnya jika membahas HTI secara spesifiknya. Namun setidaknya langkah-langkah yang ditempuh pemerintah saat ini dapat dilihat secara jelas, apakah sudah memenuhi ketiga kaidah atau tahapan diatas sebelum memutuskan untuk menerbitkan Perppu Ormas? Karena kalau belum, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai ‘kemanfaatan’ yang selalu menjadi jargon pemerintah seperti “demi persatuan bangsa”, “demi menjaga keutuhan NKRI”, atau “demi melindungi warga negara dari ormas radikal” hanyalah bualan semata yang dikemas rapih dalam bingkai kebijakan. Sah kah apabila saya mengatakan bahwa ‘ketakutan’ pemerintah hanyalah asumsi semata?

Dibanding ‘paranoid’ akan segala sesuatu yang ‘Anti-Pancasila’ atau anti- terhadap empat pilar kebangsaan lainnya, alangkah lebih bijak apabila negara (dalam hal ini pemerintah) dapat memberi contoh, mengamalkan secara penuh, dan menerima kesalahan di masa lalu terlebih dahulu sebelum melemparkan jargon-jargonnya. Anak kelas 5 SD pun mampu jika hanya disuruh menyebutkan dengan lantang apa saja empat pilar kebangsaan di depan televisi! Yang sulit itu adalah membuktikan bahwa diri kita sendiri telah menafsirkan dan mengamalkannya nilai-nilai tersebut dengan benar.

Dimana peran negara ketika saudara kita terusir dari kampung halamannya hanya karena dituduh menganut ajaran sesat yang berbeda dengan golongan lainnya? Dimana peran negara ketika saudara kita yang berjuang menuntut keadilan justru diracun di udara atau diculik dan hingga kini tak tahu jasadnya dimana? Dimana peran negara ketika seorang warga negara kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena dianggap bukan pribumi? Dimana peran negara ketika seharusnya musyawarah selalu dikedepankan terlebih dahulu dibanding pembuatan keputusan secara sepihak terjadi? Dimana peran negara ketika persenan pertumbuhan ekonomi semakin baik tiap tahunnya namun justru hanya dirasakan oleh kalangan menengah ke atas saja? Dimana peran negara ketika aparat penegak hukum yang hendak menegakkan hukum justru dipersulit langkahnya? Dimana peran negara ketika rakyat sudah memercayakan wakilnya di parlemen namun tak sedikitpun mencerminkan suara dan aspirasi rakyat yang telah memilihnya? Dimana peran negara ketika ketua lembaga perwakilannya saja sudah dinyatakan sebagai tersangka tapi masih dipuja-puja bak rentenir yang meminjamkan mereka modal untuk duduk di senayan? *Eh, ups.

Lalu kemudian muncul pertanyaan besar di benak saya, “Jadi, siapa sebenarnya yang Anti-Pancasila?”. Toh tagline ‘Aku Pancasila, Aku Indonesia’ pun hanya sebatas jargon. Mentok-mentok paling twibbon…

Rezim silih berganti, namun yang dilakukan tak lebih dari sekedar mempertahankan status quo. Terlanjur nyaman akan sistem yang korup, ditunjang oleh perilaku dan pola pikir yang korup pula, klop! Cocok dengan judul rilis kajian BEM Kema Unpad kemarin, “OLIGARKI BERKUASA”. Kelas penguasa yang terus menerus berebut persenan yang semoga saja tidak mewarisi sistem, perilaku, dan pola pikirnya kepada generasi kami, AAMIIN.

ETA TERANGKANLAH…

Oleh : Muhamad Fachrial Kautsar

Referensi

[1] Laman https://app.kompas.com/amp/nasional/read/2017/07/18/18262621/hti-ajukan-gugatan-judicial-review-perppu-ormas-ke-mk diakses pada Hari Jumat, 28 Juli 2017 pukul 01.37 WIB.

[2] Lebacqz, Karen (1986). Six Theories of Justices. Indianapolis: Augsburg Publishing House.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *