Indonesia Lakukan Eksekusi Mati Ilegal!

A1

Pernyataan sikap dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati

(Foto: Muhammad Ariq)

Jakarta, DIPAN PERS – Minggu, 31 Juli 2016 Konferensi Pers dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati terkait dengan pendampingan bagi 10 terpidana mati kasus sindikat Narkotika. Dimana baru 4 yang di eksekusi seperti Freddy Budiman, Seck Osmane, Humphrey Jefferson dan Ichael Titus. Konferensi yang dihadiri oleh Erasmus Natipullu, Wahyu dari Migrant Care, Putri Kanesia dari Kontras, Karina dari Yayasan Gita Eklesia, Arif Maulana LBH Jakarta dan Muhammad Afif LBH masyarakat mengatakan bahwa banyak kejanggalan dan ketidakadilan bagi para terpidana mati tersebut didalam proses penegakan hukuman dan terkait dengan proses eksekusi bagi mereka.

Menurut Karina dari Yayasan Gita Eklesia yang menjadi pendamping rohani dari terpidana mati Seck Osmane mengatakan bahwa “Proses eksekusi terkesan buru-buru dan sebelumnya terpidana hanya diperbolehkan sebentar untuk bertemu keluarga sesaat sebelum di eksekusi” uncap Karina. Dari segi humanisme menurutnya dari kawan-kawan yang 10 orang akan di eksekusi tetapi tidak jadi dihadapkan didepan terpidana mati tersebut ini memberikan tekanan kepada terpidana.

Selanjutnya menurut Wahyu dari Migrant Care bahwa permasalahan ini kebanyakan dari kasus eksekusi mati di Indonesia menimpa para korban yang berasal dari buruh migran yang memang hak-hak mereka lemah dan posisi mereka terpinggirkan seperti contoh kasus Merry Utami, dia menjadi kurir yang tidak menahu isi tas yang dititipkanya  tersebut merupakan obat terlarang. “Merry Utami hanyalah korban dari sindikat Narkotika dan perdagangan manusia yang lebih besar jaringanya” ungkap Wahyu. Seharusnya pemerintahan terutama kejaksaan dan kepolisian tidak menjerat kedalam eksekusi mati tersebut. Terlihat bahwa ini merupakan sebuah ketidakadilan bagi dia karena memang negara Indonesia kebijakannya tidak memproteksi buruh migran. Dari segi diplomasi menurut Wahyu negara kita ini hipokrit karena diluar mereka memperjuangkan TKI yang terjerat hukuman mati tetapi didalam negeri tidak ada proses pengupayaan untuk membenahi hukum dari proses eksekusi mati dan juga penyelesaian masalah narkotika yang tidak efektif hanya memberikan hukuman mati. Dia menjelaskan seharusnya seperti di Filipina ketika Dwi Wulandari kurir narkoba ditangkap dia dijadikan justice colloborator untuk menyusut sindikat Narkoba yang lebih luas.

A2

Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati

(Foto: Muhammad Ariq)

Kejanggalan dan ketidakberesan hukuman mati di Indonesia ini yang seringkali kejaksaan Agung dan Kepolisan melanggar adalah pada kasus-kasus eksekusi salah nama dan terpidana itu terkena penyakit yang seperti dikatakan oleh Putri Kanesia dari  Kontras bahwa “ada salah satu terpidana itu yang mengidap penyakit mental skizofenia yang menurut KUHP pasal 44 orang yang berpenyakit tidak boleh di eksekusi tetapi disini ternyata negara melanggar hukum tersebut dengan melaksanakan eksekusi”. Lalu pada eksekusi mati gelombang ketiga kemarin dimana dari 14 terpidana mati yag dimasukan kedalam sel isolasi tersebut tidak boleh bertemu dengan keluarganya dan bagi 10 orang yang belum di eksekusi menurut jaksa ditunda sampai waktu yang ditentukan ini telah melanggar hak terpidana mati itu atas informasi dan hak atas diperlakukan sama didepan hukum. Apalagi menurut Karina dalam PNPS aturan tata cara hukuman mati harus ada notifikasi 3 x 24 jam sebelum eksekusi dimana keluarga beserta kuasa hukum dari 4 terpidana mati itu baru diberitahukan di hari Selasa (26/07) yang belum sampai 72 jam. Ini merupakan pelanggaran yang dilakukan aparat. “Eksekusi mati yang dilaksanakan di Indonesia itu menyasar kurir kecil saja yang mereka sebenarya menjadi korban dari sindikat ini merupakan ketidakadilan didalam hukum kita imbuhnya” ujar Putri Kanesia dari Kontras.

Erasmus Natipulu menambahkan bahwa dari terpidana mati tersebut banyak yang disiksa didalam proses penyidikanya seperti yang dialami oleh Humphrey Jefferson dan ini telah melanggar hak mereka didepan hukum. Menurutnya bahwa terpidana mati yang di eksekusi kemarin sudah mengajukan grasi dan belum mendapatkan Kepres diterima atau tidak grasinya dari presiden. Selama proses pengajuan grasi tersebut seharusnya tidak boleh ada tindakan untuk melanjutkan eksekusi selama adanya pernyataan bahwa grasi tersebut diterima atau tidak. Dia juga menyoroti bahwa terdapat indikasi adanya permainan anggaran dimana untuk eksekusi mati 1 orang saja membutuhkan biaya 500 juta. Sedangkan untuk kasus rehabilitasi korban pengguna tidak ada biaya untuk mereka.

Proses eksekusi mati ini dari hasil Konferensi Pers tersebut ternyata masih banyak penyelewengan dan pelanggaran proses hukum. Para terpidana mati tidak mendapatkan haknya yang merupakan persamaan didalam hukum. Apalagi eksekusi mati ini merupakan penghaburan dan tidak efektif untuk memberantas sindikat Narkotika dan penyelundupan manusia. Tidak ada fair trial bagi mereka terpidana mati tersebut. Apalagi secara anggaran eksekusi mati ini sangat besar dan telah menghabiskan anggaran sebesar 7 milliar.

Lalu terpidana mati tersebut dapat menjadi saksi kunci yang seharusnya dapat memberantas sindikat Narkotika yang lebih luas. Terpidana yang sudah di eksekusi menurut dari para pendamping eksekusi tersebut dilakukan secara kondusif dan tiba-tiba. Ini menyalahkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum.

 

Muhammad Ariq Andarmesa

2 comments on “Indonesia Lakukan Eksekusi Mati Ilegal!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *